Gambar dari Heru Suhartanto
Pelaksanaan UN 2010 Bakal Berubah
dari Heru Suhartanto - Sunday, 29 November 2009, 09:13
  Pelaksanaan UN 2010 Bakal Berubah
http://kelanakota.suarasurabaya.net/?id=485624cf505b2f5762a8ccf8e941bc88200971563



26 November 2009, 17:25:53|Laporan Noer Soetantini
suarasurabaya.net| Menyusul keputusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak kasasi dari pemerintah berkait keputusan dari Pengadilan Tinggi Jakarta tentang pelaksanaan Ujian Negara (UN), M NUH Mendiknas menegaskan, akan melakukan perubahan pada pelaksanaan UN tahun 2010 mendatang.

“Perubahan ini tentu bukan lantaran adanya keputusan MA itu, tapi bagian dari upaya perbaikan yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat terhadap pelaksanaan UN. Jadi niat untuk melakukan perubahan itu bukan lantaran adanya keputusan MA itu. Sampai sekarang saja saya belum melihat dan membaca bunyi putusan itu,” kata M NUH dalam siaran pers yang diterima suarasurabaya.net, Kamis (26/11) sore.

NUH berharap penjelasan berkait dengan duduk perkara berkait dengan pelaksanaan UN ini dapat menjernihkan persoalan yang dipahami simpang siur. “Kami sepenuhnya akan patuh terhadap keputusan lembaga negara dan siap menjalankannya. Demikian juga jika ada jalur hokum lain setelah kasasi ditolak. Menurut para ahli hokum masih ada dalam bentuk PK (peninjauan kembali),” katanya.
Gambar dari Heru Suhartanto
Re: Pelaksanaan UN 2010 Bakal Berubah
dari Heru Suhartanto - Sunday, 29 November 2009, 09:17
  Pemerintah Dinilai Langgar Hukum Jika Tetap Gelar Ujian Nasional
http://www.tempointeraktif.com/hg/pendidikan/2009/11/27/brk,20091127-210772,id.html

Jum'at, 27 November 2009 | 18:13 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta - Pemerintah dinilai melanggar hukum jika tetap menyelenggarakan Ujian Nasional tahun depan. Sebab, putusan Mahkamah Agung yang menolak kasasi yang diajukan pemerintah dianggap sudah final.
Dengan keputusan Mahkamah Agung, pemerintah seharusnya segera menegaskan tidak ada lagi penyelenggaraan ujian. "UN ilegal. Diabaikan saja," kata Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch Ade Irawan, Jumat (27/11).
Dengan tidak adanya ketegasan pemerintah, kata Ade, siswa dirugikan karena mereka saat ini telah mulai mempersiapkan diri mengikuti ujian. Persiapan itu di antaranya dengan mulai membayar biaya ujian, mengikuti bimbingan belajar, maupun persiapan lainnya. Menurut Ade, Pemerintah harus mengutamakan kepentingan peserta didik, bukan hanya kepentingan proses hukum.

...dst

Pemerintah Tetap Gelar UN
http://www.mediaindonesia.com/read/2009/11/27/108280/88/14/Pemerintah-Tetap-Gelar-UN

Jumat, 27 November 2009 22:21 WIB
JAKARTA-MI: Pemerintah tetap akan menggelar Ujian Nasional (UN) pada 2010 dan menjadikannya salah satu penentu kelulusan siswa selain penilaian dari guru dan sekolah. Pasalnya, sejauh ini Departemen Pendidikan Nasional belum menerima putusan MA yang meminta pemerintah harus menghentikan UN.
"Pemerintah tetap akan melaksanakan UN. Dan sesuai dengan peraturaan yakni PP No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, UN masih menjadi salah satu penentu kelulusan siswa," kata Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Muhammad Nuh kepada pers menanggapi penolakan MA mengenai kasasi UN yang diajukan pemerintah, di Gedung Depdiknas, Jakarta, Kamis (26/11) petang.

Tetap dilaksanakannya UN, kata Mendiknas, karena hingga saat ini pihaknya belum menerima putusan MA secara detail tentang penolakan terhadap kasasi yang diajukan pemerintah mengenai UN tersebut.
"Kami hanya tahu melalui website MK dan pemberitaan media massa, mengenai kasasi pemerintah terkait dengan putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat tentang pelaksanaan UN," kata Mendiknas.
Namun, kata Mendiknas, jika merujuk dari salinan putusan PN Jakarta Pusat pada 3 Mei 2007, dan setelah dipelajari lebih dalam, bahwa pada putusan kasasi yang dikeluarkan MA berkait dengan putusan PN Jakarta Pusat tertanggal 3 Mei 2007, tidak ada satu kata pun dari enam poin yang ada, menyatakan tentang pelarangan pemerintah melakukan UN.

Ketika UN Dianggap Cacat Hukum
http://www.metrotvnews.com/index.php/metromain/tajuk/2009/11/27/169/Ketika-UN-Dianggap-Cacat-Hukum

Suryopratomo
Suryopratomo [AT] metrotvnews.com
Jumat, 27 November 2009 22:04 WIB
Kita tahu bahwa persaingan antarnegara ke depan ditentukan oleh kualitas manusia yang dimiliki setiap negara. Tidak usah heran apabila setiap negara lalu berupaya untuk mempersiapkan dan mendorong sumber daya manusianya agar lebih berkualitas.

Cara yang ditempuh untuk meningkatkan kualitas manusia memang berbeda-beda. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sejak beberapa tahun terakhir menempuh dengan cara menyelenggarakan Ujian Nasional (UN). Bahkan untuk mengejar ketertinggalan dari bangsa-bangsa lain standar kelulusannya terus ditingkatkan.

Pemikiran yang dipakai pemerintah sangatlah sederhana. Tidak mungkin peningkatan kualitas manusia diraih tanpa kerja keras. Dengan ditetapkannya standar nasional dan bahkan dengan standar yang terus meningkat, maka yang namanya murid, guru, dan sekolah terpacu untuk belajar lebih giat.

Memang kita melihat bahwa murid, guru, dan sekolah dibuat pontang-panting dengan adanya UN. Menjelang diselenggarakan UN tampak adanya persiapan yang luar biasa. Semua pihak tidak mau masuk dalam kelompok yang gagal dalam UN.

Di satu sisi penyelenggaraan UN boleh dikatakan baik. Dalam bukunya "Culture Matters", Samuel L. Huntington menyebutkan bahwa salah satu kunci kemajuan sebuah bangsa apabila mampu dibangun etos kerja yang tinggi, sikap yang disiplin, kreatif dan inovatif, serta tidak mau kalah dari bangsa lain. Kita memang harus mampu membangun kultur bangsa yang kuat.

Hanya saja hal itu tidak bisa dilakukan begitu saja. Harus ada proses yang benar agar kemudian semuanya bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Dalam konteks UN, kita tidak mempersiapkan segala sesuatunya dengan benar. Kita menginginkan adanya standarisasi pendidikan, namun dengan sarana dan prasarana yang tidak standar, serta kualitas guru yang tidak seragam tingkat kemampuannya. Akibatnya, penyelenggaraan UN menimbulkan dampak psikologis yang luar biasa di tengah masyarakat.

Sekarang ini kita melihat misalnya bagaimana banyak sekolah yang kemudian tidak ubahnya seperti tempat bimbingan belajar. Menjelang UN, anak-anak didik mendapat pendidikan tambahan khusus untuk mata pelajaran yang akan diujikan. Itu bukan hanya menyita energi anak didik, tetapi juga sumber daya yang dimiliki keluarga.

Pada kondisi seperti inilah lembaga peradilan mulai dari pengadilan tingkat pertama hingga Mahkamah Agung menilai penyelenggaraan UN catat hukum. MA memerintahkan pemerintah untuk menghentikan penyelenggaraan UN dan mencarikan cara mengukur tingkat keberhasilan murid dengan metoda yang lain.

Seyogianyalah pemerintah mencarikan cara yang lain. Atau seperti disampaikan para pengamat pendidikan, pemerintah lebih baik menyeragamkan terlebih dahulu proses belajar dan mengajar di setiap sekolah, sebelum menyelenggarakan UN. Sungguh tidak adil ketika proses belajar dan mengajarnya tidak seragam, kemudian anak didik diukur dengan cara yang sama.

...dst


Larangan UN oleh MA Penuhi Rasa Keadilan Masyarakat
http://www.mediaindonesia.com/read/2009/11/28/108415/88/14/Larangan-UN-oleh-MA-Penuhi-Rasa-Keadilan-Masyarakat

Sabtu, 28 November 2009 20:07 WIB
YOGYAKARTA--MI: Keputusan Mahkamah Agung (MA) melarang ujian nasional (UN) yang diselenggarakan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) telah memenuhi rasa keadilan masyarakat.
"Oleh karena itu, pemerintah melalui Depdiknas tidak perlu mengajukan peninjauan kembali (PK) terhadap keputusan MA tentang pelarangan pelaksanaan UN. Pemerintah sebaiknya menaati keputusan MA," kata pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Prof Wuryadi di Yogyakarta, Sabtu (28/11).

Ia mengatakan, sejak awal UN memang cacat hukum sehingga pemerintah semestinya tidak perlu memperpanjang dengan mengajukan PK. UN dihapuskan karena disinyalir memang penuh ketidakadilan bagi banyak orang. "UN yang dilaksanakan seragam secara nasional tidak adil karena kualitas pendidikan termasuk penyelenggaraan serta sarana dan prasarana pendidikan belum standar," kata guru besar UNY itu.

Menurutnya, sebagai pengganti UN yang digunakan sebagai standar kelulusan siswa, nilai rapor dari kelas satu hingga tiga bisa dijadikan pertimbangan. Nilai rapor dari kelas satu hingga tiga merupakan cerminan prestasi siswa selama menempuh pendidikan.
"Oleh karena itu, rapor dan penilaian guru lebih valid untuk dijadikan ukuran standar kelulusan siswa," kata Ketua Dewan Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ini.
Ia mengatakan berhubung di berbagai daerah di Indonesia memiliki kualitas pendidikan yang berbeda, maka penilaian juga tidak bisa diseragamkan. Penilaian harus dilakukan dalam standar wilayah bukan nasional.

...dst
Mendiknas akan tinjau ulang Unas
http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=69976:mendiknas-akan-tinjau-ulang-unas&catid=17:nasional&Itemid=30

WASPADA ONLINE

Sunday, 29 November 2009 04:52
SURABAYA - Menteri Pendidikan Nasional, H.Mohammad Nuh, DEA, akan melakukan peninjuan kembali (PK) terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait Ujian Nasional (Unas).
Menurut dia, di Surabaya tadi malam, putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat 3 Mei 2007 tidak ada poin pernyataan yang menyatakan penolakan terhadap Unas.

Ia menambahkan bahwa setiap butir pernyataan tersebut secara psikologi tidak sesuai dengan kondisi yang terjadi saat ini.
Sebagai contoh pada poin tiga yang memerintahkan pelaksanaan peningkatan kulitas guru dan sarana prasarana sebelum melaksanaan Unas, sangat tidak sesuai dengan kondisi saat ini. "Secara logika bisa kita lihat bahwa peningkatan kualitas guru dan sarana prasarana sekolah saat ini sudah dan sedang kita lakukan," katanya.
Pada saat putusan pengadilan tersebut dibuat yaitu sekitar tahun 2006-2007 tidak sesuai dengan kondisi psikologis saat ini, karena pada tahun itu masih belum ada anggaran 20 persen untuk alokasi pendidikan, sehingga ada pernyataan seperti yang terdapat pada poin tiga .

Selain itu pada poin ke empat terkait langkah-langkah kongkrit untuk mengatasi gangguan psikologi dan mental peserta didik akibat penyelenggaraan Unas, saat ini pemerintah sudah melaksanakan ujian ulang bagi siswa yang tidak lulus ujian.
"Jadi pelaksanaan ujian ulang bagi siswa yang tidak lulus kita anggap sebagai salah satu cara untuk mengurangi beban mental dan psikologis ketika menghadapi Unas," katanya.
Sementara itu, untuk saat ini, selama menunggu keputusan terakhir, pemerintah akan tetap menggunakan hak-haknya untuk menyelenggarakan Unas.
"Jika sudah ada keputusan akhir dari pengadilan terkait Unas, maka kita tidak akan melawan dan akan tunduk terhadap keputusan tersebut," katanya.