Gambar dari Heru Suhartanto
UN jangan diperdebatkan
dari Heru Suhartanto - Sunday, 6 December 2009, 20:20
  Mendiknas: UN Jangan Diperdebatkan

http://www.analisadaily.com/index.php?option=com_content&view=article&id=36894:mendiknas-un-jangan-diperdebatkan&catid=3:nasional&Itemid=128

Minggu, 06 Desember 2009
Pekanbaru, (Analisa)
Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh meminta semua pihak untuk berhenti memperdebatkan masalah Ujian Nasional (UN) karena pemerintah akan tetap memberlakukan kebijakan tersebut demi kemajuan dunia pendidikan.
"UN jangan diperdebatkan," kata Mendiknas disela kunjungannya di Pekanbaru, Riau, Sabtu. Menurut Mohammad Nuh menghentikan UN bukan merupakan solusi untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Ia menilai pendidikan di Indonesia masih memerlukan UN untuk mendorong siswa agar memiliki kompetensi tinggi sehingga mampu bersaing di era globalisasi yang lebih kompetitif.

Karena itu, ia mengaku lebih tertarik untuk memperbaiki sistem UN agar tidak ada kecurangan dari pihak sekolah yang hanya mementingkan pemenuhan target kelulusan siswa.

"Yang memperdebatkan UN itu bagaikan atlet yang belum siap bertanding. Lalu kapan kita bisa maju," katanya. Mohammad Nuh juga mengatakan bahwa program 100 hari dirinya sebagai Mendiknas akan lebih fokus pada perampungan program sambungan internet untuk 17.500 sekolah di Indonesia. Menurut dia, program itu akan menjangkau semua tingkatan sekolah mulai SD hingga SMA.

Program lainnya yang menjadi prioritas adalah merampungkan prosedur penentuan beasiswa untuk 20 ribu siswa lulusan tingkat SLTA. Program yang direncanakan bergulir mulai tahun 2010 hingga 2011 itu akan merangkul semua universitas negeri di Indonesia untuk memberikan beasiswa pada siswa berprestasi yang kurang mampu. Selain itu, program lainnya adalah mengadakan pelatihan kepada 30 ribu kepala sekolah dalam bentuk pelatihan manajemen dan kepemimpinan. (Ant)
Gambar dari Ade Fathurahman
Balas: UN jangan diperdebatkan
dari Ade Fathurahman - Monday, 4 January 2010, 14:04
  Memperdebatkan UAn itu berarti memperdebatkan kepentingan bangsa. Masalahnya UU tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berhubungan dengan out put pendidikan tidak hanya menyangkut aspek kognitif saja, sehingga kelulusan kognitif siswa pada semua mata pelajaran tidak hanya ditentukan oleh tes tertulis saja. Jika ini diteruskan maka akan mempersempit metode pengajaran yang dipergunakan. Padahal kita ketahui penilaian guru di sekiolah tidak hanya pada kemampuan menyelesaikan soal tulis saja, melainkan pada penugasan dan keterlibatan pada kegiatan ilmiah yang relevan, misalnya KIR.

Jadi, mohon maaf Masalah UAN harus diperdebatkan oleh para pendidik yang peduli pada siswa/i nya.

Kita berharap pada masa yang akan datang, apabila masih dipertahankan pembuat kebijakan diatas mau mempertimbangkan nilai kognitif harian dan aspek non-kognitif dengan merekap penilaian kognitif harian dan afektif semua sekolah pad mata pelajaran yang diuankan untuk dikonversi dengan hasil tulis UAN.

Kira-kira mampu tidak ya, pemerintah mempersiapkan infa strukturnya untuk melakukan rekap ini ?. Saya kira mampu kalau memamng Jabatan Menteri Pendidikan itu bukan jabatan politis. Maaf Pak Menteri anda beserta jajaran tidak bedanya seperti kami PNS yang wajib melayani rakyat, bukan hanya memvonis keberhasilan siswa/i asuhan kami yang sangat kami cintai dan sayangi, karena kami sadar idberi kompensasi dari gaji yang kami terima setiap bulannya yang berasal dari pajak yang notabene dibayar rakyat melalui berbagai komoditi yang dikonsumsinya dalam kehidupan sehari-hari.

Sudah saatnya Pendidikan menjadi Panglima dalam Pembangunan Nasional, bukan hanya sub ordinant dari kebijakan politik.

Wassalaam.