Gambar dari Heru Suhartanto
Seputar BOS 2011
dari Heru Suhartanto - Tuesday, 28 December 2010, 07:56
 
Diharapkan Lebih Lancar
Tiga Kementerian Tangani BOS

http://www.kemdiknas.go.id/list_berita/2010/12/bos-2.aspx

27 Desmber 2010
Jakarta --- Tiga kementerian terkait, masing-masing Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendidikan Nasional, tahun 2011 akan mengawal pelaksanaan program BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Keterlibatan tiga kementerian tersebut bertujuan untuk memperlancar pelaksanaan program BOS yang mulai 2011 mengalami perubahan dalam hal mekanisme penyaluran. "Jika pada tahun 2010, penyaluran dana BOS mengikuti skema APBN yang disalurkan dari propinsi langsung ke sekolah, mulai tahun 2011 berubah menjadi mekanisme transfer ke daerah (kabupaten/kota) dalam bentuk dana penyesuaian untuk BOS sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang APBN 2011," kata Mendiknas Mohammad Nuh, dalam jumpa pers sosialisasi BOS tahun 2011 di Jakarta, Senin (27/12) sore.

...dst

BOS Dapat Dijadikan Pembelajaran Antikorupsi
http://www.kemdiknas.go.id/list_berita/2010/12/bos-2-(1).aspx

27 Desember 2010
Jakarta -- Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Muhammad Nuh berharap penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) harus dapat dijadikan proses pembelajaran dalam membangun kultur anti-korupsi dan meningkatkan kejujuran baik kepada peserta didik maupun satuan pendidikan...cut...mulai 2011, dana BOS akan tercantum dalam APBD Kabupaten/Kota dengan total dana yang dialokasikan sebesar Rp 16,266 trillun dengan perincian Rp 10,825 trillun untuk jenjang sekolah dasar dan Rp 5,441 trillun untuk jenjang sekolah menengah," katanya. Adapun besaran dananya masing-masing Rp 400.000 per siswa per tahun untuk jenjang sekolah dasar di kota dan sebesar Rp 397.000 per siswa per tahun untuk di kabupaten. Sedang untuk jenjang sekolah menengah pertama sebesar Rp 575.000 per siswa per tahun di kota dan Rp 570.000 per siswa per tahun di kabupaten.

...dst

Ok, BOS Langsung Disalurkan ke Daerah!
http://edukasi.kompas.com/read/2010/12/27/1903405/Ok..BOS.Langsung.Disalurkan.ke.Daerah..

Senin, 27 Desember 2010 | 19:03 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Mekanisme penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mengalami perubahan di tahun 2011. Menteri Pendidikan Nasional, Muhammad Nuh mengatakan, mekanisme penyaluran dana BOS tidak lagi melalui Kementrian Pendidikan Nasional. Dana BOS sebesar Rp 16,2 triliun itu langsung disalurkan oleh Bendahara Negara ke kas APBD Kabupaten/Kota untuk kemudian didistribusikan ke sekolah-sekolah di bawahnya. "Kalau 2005 dan 2010 melalui Kemendiknas dan disampaikan ke sekolah-sekolah. Maka di tahun 2011 tidak lagi seperti itu," ujar Mendiknas dalam jumpa pers di kantor Kemdiknas, Jakarta, Senin (27/12/2010). Nuh mengatakan, perubahan mekanisme penyaluran tersebut dilakukan demi memberi kewenangan lebih kepada pemerintah daerah dalam mengatur distribusi dana BOS. Sebab, selama ini, sekolah-sekolah berada langsung di bawah pemerintah daerah, bukan di bawah pemerintah pusat.

...dst

BOS Biayai 70% Operasional Sekolah
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/372113/

Monday, 27 December 2010
JAKARTA(SINDO) – Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) menargetkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bisa menanggung 70% biaya operasional sekolah pada 2011. Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh mengatakan, bantuan tersebut difokuskan pada sekolah SD dan SMP baik negeri maupun swasta.

...dst

Aturan Penyaluran Dana BOS Berlapis-lapis
http://www.jpnn.com/read/2010/12/27/80538/Aturan-Penyaluran-Dana-BOS-Berlapis-lapis-

Senin, 27 Desember 2010 , 20:07:00
JAKARTA—Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) M Nuh menjelaskan, pihaknya bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengawal pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada 2011 mendatang. Menurutnya, keterlibatan tiga kementerian tersebut diharapkan dapat memperlancar pelaksanaan program BOS yang mekanisme penyalurannya sudah diubah. Diungkapkan, sedikitnya ada empat buah produk hukum untuk kelancaran pelaksanaan tersebut. Pertama, Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Pedoman Umum dan Pengalokasian dana BOS per kabupaten/kota yang didasarkan data jumlah siswa dari Kemdiknas.

...dst

KPK Kerjasama Dengan Bupati untuk Awasi BOS
http://www.tempointeraktif.com/hg/pendidikan/2010/12/24/brk,20101224-301324,id.html

JUM'AT, 24 DESEMBER 2010 | 07:18 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi akan menjalin kerjasama dengan Bupati daerah dan juga dinas pendidikan perihal pengawasan penyaluran dan penggunaan dana BOS. "Kita perlu awasi dari awal penyalurannya di bupati dan dinas,"ujar Wakil Ketua KPK Haryono Umar ketika dihubungi Kamis23 Desember 2010 malam.
Dalam pengawasan ini KPK juga telah menjalin kerjasama dengan Kementerian Pendidikan Nasional.Kemdiknas, lanjut Haryono, yang akan melakukan pengawasan langsung mulai dari penyaluran dana dari kementerian keuangan ke dinas pendidikan hingga pemanfaatannya oleh sekolah. "Kita nanti akan pantau dari laporan yang dibuat bupati daerah soal dana yang dikeluarkan, bagaimana penyalurannya dan penggunannya,"jelas Haryono.

...dst