| | |
Padang (ANTARA News) - Dinas Pendidikan Kota Padang kembali menegaskan perihal larangan bagi pihak sekolah mulai dari SD hingga SMA sederajat menjual lembar kerja siswa (LKS) karena melanggar aturan dan memberatkan orang tua siswa.
"Sebagaimana yang terjadi sebelumnya aktivitas jual beli LKS di sekolah sangat memberatkan orang tua siswa, sementara LKS itu tidak serta merta dapat menunjang prestasi belajar siswa," kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Dian Wijaya di Padang, Selasa.
Larangan tegas tersebut telah disampaikan melalui surat edaran kepada pihak sekolah berikut ketentuan dan sanksinya, katanya.
Larangan itu juga mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, dimana pada Pasal 181 disebutkan "Pendidik dan tenaga kependidikan baik perorangan maupun kolektif dilarang menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, dan pakaian seragam di tingkat satuan pendidikan."
"Yang dibolehkan adalah LKS tersebut dibuat guru atau melalui musyawarah guru mata pelajaran terkait. Dan dalam aturannya, dana BOS juga dapat dimanfaatkan untuk LKS oleh guru guna menunjang aktivitas belajar siswa, sehingga siswa sama sekali tidak perlu mengeluarkan uang sepersen pun terkait LKS itu," tambahnya.
http://www.antaranews.com/berita/293245/disdik-kembali-tegaskan-larangan-sekolah-jual-lks |
| |
Sambungan internet sekolah dalam rangka Program Jaringan Pendidikan Nasional (Jardiknas) tahun ini sedikit terganggu. Soalnya, anggaran khusus dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk Jardiknas masih ditahan DPR. Selama setahun, anggaran yang dikelola untuk Jardiknas ini mencapai Rp 162 miliar.
Program Jardiknas selama ini dijalankan oleh Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (Pusetekom) Kemendikbud. Kapustekom Kemendikbud Ari Santoso mengatakan, pihaknya harus memutar utak dengan keputusan DPR yang menahan duit Jardiknas ini. "Dalam APBN, pos anggaran Jardiknas ini diberi tanda bintang (tanda tidak dicairkan dulu, Red)," ujarnya.
Ari mengatakan, pihaknya sangat menyayangkan sikap DPR yang menunda dulu pengucuran dana untuk Jardiknas ini. Ketika diputuskan dana Jardiknas ditunda pencairannya, Ari menjelaskan pihaknya langsung putar otak. Dia mengatakan harus mencari alternatif pembiayaan.
Akhirnya, untuk sementara anggaran Jardiknas dipasrahkan ke masing-masing sekolah. Caranya, pihak sekolah diperbolehkan menggunakan dana BOS untuk keperluan Jardiknas. Ari menuturkan, sekolah bisa mengalokasikan dana BOS untuk membeli modem atau membayar langganan internet untuk kepentingan pembelajaran.
dst di
http://www.jpnn.com/read/2012/01/18/114507/Anggaran-Internet-Sekolah-Ditahan-DPR-
|
| |
http://www.antaranews.com/berita/290031/menkominfo-84-desa-informasi-diresmikan-selama-2011
Jumat, 23 Desember 2011 20:12 WIB
Halmahera Selatan (ANTARA News) - Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring mengungkapkan, sebanyak 84 desa informasi diresmikan selama 2011. "Sebanyak 84 desa sudah diresmikan pada 2011, dan tahun depan akan ditambah sekitar 100 desa lagi," kata Tifatul usai meresmikan tujuh Desa Informasi yang dipusatkan di Desa Labuha Kecamatan Bacan, Halmahera Selatan, Maluku Utara, Jumat. Menurut Tifatul, Desa Informasi akan terus diperbanyak untuk mewujudkan "Indonesia conected" (Indonesia Tersambung), yakni membangun kabel optik (serat optik) dari Manado ke Ternate, selanjutnya Ternate ke Papua. "Itu semua target 2012," tegas Menkominfo. Tifatul menjelaskan bahwa serat optik ini dibangun oleh swasta. "Mereka (swasta) yang membangun, mereka yang menjual ke pengguna, mereka yang pasang tarif, Kominfo hanya membuat rencana," katanya.
...dst
|
| |
http://kampus.okezone.com/read/2011/10/02/373/509629/dikemas-edutainment-ribuan-guru-dan-siswa-dalami-teknologi-digital
Minggu, 02 Oktober 2011 13:05 wb
DENPASAR - Untuk meningkatkan pengetahuan ratusan guru dan ribuan siswa di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), mereka berupaya untuk terus mendalami teknologi komunikasi dan informasi (ICT) yang dikemas edutainment. Lewat sebuah pelatihan bagi sekira 100 guru mata pelajaran fisika dan 1.000 siswa SMU di NTB, mereka memperdalam ICT, selama tiga hari yang berakhir hari ini."Pelatihan ini merupakan rangkaian program corporate social responsibility (CSR) ICT di bidang pendidikan di 22 kota di seluruh Indonesia pada tahun ini," kata Syaiful Bachri, GM Sales & Customer Service Telkomsel Regional Bali Nusra, Minggu (2/10/2011). Dalam program CSR ICT Guru ini, pelatihan diberikan kepada para guru untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan, keterampilan, dan wawasan guru dalam memanfaatkan teknologi digital. Serta bagaimana para guru bisa mengakses kebutuhannya akan bahan ajar maupun sebagai alat bantu dalam proses belajar mengajar.
...dst |
| |
Minggu, 02 Oktober 2011 , 01:31:00
JAKARTA - Sistem pencairan dana bantuan operasional sekolah (BOS) tampaknya akan kembali mengalami perubahan. Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh, memberikan sinyal setuju terhadap hal tersebut. Sebab, pemerintah tidak mau lagi menanggung malu karena banyaknya kasu kasus keterlambatan pencairan dana tersebut. Tahun depan, skenario pencairan bisa dirubah yakni dari pemerintah pusat langsung ke sekolah penerima, bukan dilewatkan pemerintah daerah seperti yang berjalan saat ini. Menidknas mengaku sudah mendapat laporan hasil survei terkait tentang pemerintah kabupaten dan kota terhadap sistem baru pencairan dana BOS. Seperti diketahui, hasil survei yang digarap Ditjen Pendidikan Dasar (Dikdas) Kemendiknas itu menyebutkan 88 persen dari 481 pemerintah daerah berharap mekanisme pencairan dana BOS dikembalikan ke model lama. Yaitu, dari pemerintah pusat langsung ke sekolah penerima. Kondisi yang terjadi sekarang, dana BOS dicairkan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ke kas pemerintah kabupaten atau kota. Selanjutnya, baru ditransfer ke sekolah penerima. Nah, keterlambatan kerap terjadi karena pemerintah daerah takut mencairkan dana BOS ke sekolah penerima. Akibatnya, sekolah yang kurang kuat pendanaan, terpaksa memungut sejumlah uang dari siswa untuk menutup ongkos operasional.
...dst
http://www.jpnn.com/read/2011/10/02/104470/Penyaluran-BOS-Kembali-ke-Sistem-Lama- |
| |
Minggu, 2 Oktober 2011 17:53 WIB |
Nusa Dua (ANTARA News) - Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas), Muhammad Nuh, mengemukakan bahwa pendidikan jarak jauh dan terbuka dapat menjadi jawaban memeratakan kesempatan pendidikan bagi siswa di mana pun berada."Pendidikan jarak jauh dan terbuka adalah jawaban terhadap hambatan yang dimiliki banyak negara di dunia untuk memeratakan kesempatan memperoleh pendidikan, utamanya pendidikan tinggi," katanya saat membuka konperensi dunia pendidikan terbuka dan jarak jauh (PTJJ) ke-24 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Minggu.Universitas Terbuka (UT) didukung oleh Kementerian Pendidikan Nasional menyelenggarakan konferensi ini sebagai salah satu agenda dari "International Council for Open and Distance Education" (ICDE) yang ditujukan sebagai forum berbagi pengalaman, gagasan dan strategi penting dalam pengembangan pendidikan terbuka dan jarak jauh.Ia mengatakan, angka partisipasi kasar perguruan tinggi di Indonesia sekitar 26 persen, untuk itu Indonesia masih memerlukan banyak sumber daya dan kreativitas yang dapat membuat angka tersebut meningkat secara signifikan."Pendidikan dengan sistem terbuka dan jarak jauh merupakan salah satu kreativitas yang harus dieksplorasi dan dieksploitasi semaksimal mungkin kemampuannya sehingga dapat menarik sebanyak mungkin manfaat bagi pembangunan pendidikan," ucapnya.
...dst
http://www.antaranews.com/berita/277994/pendidikan-jarak-jauh-ratakan-kesempatan-siswa
|
| |
http://www.mediaindonesia.com/read/2011/02/02/205181/88/14/Sekolah-Kelimpungan-Cari-Dana-Talangan
Selasa, 22 Februari 2011 17:32 WIB
JAKARTA--MICOM: Akibat Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang tak kunjung cair, ratusan sekolah di Jakarta terpaksa harus putar otak mencari dana talangan. Salah-satunya Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 273, Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dikarenakan, dana BOP dan BOS yang sering telat dari ketentuannya, pihak sekolah harus kelimpungan mencari dana untuk menalangi berbagai biaya-biaya operasional sehari-hari dan honor para karyawan honorernya.
...dst |
| |
Kamis, 6 Januari 2011 | 20:30 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Seleksi penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri, baik yang lewat jalur nasional maupun mandiri, baru dilaksanakan setelah pengumuman kelulusan siswa SMA/MA/SMK. Perubahan ini memberi peluang bagi siswa SMA/MA/SMK untuk sepenuhnya berkonsentrasi pada pelaksanaan ujian nasional terlebih dahulu.
Siswa SMA/MA/SMK bakal menghadapi ujian nasional (UN) pada 18-21 April dan ujian susulan 25-28 April. Adapun pengumuman kelulusan paling lambat 16 Mei mengatakan seleksi masuk PTN secara nasional tetap bernama seleksi nasional masuk PTN (SNMPTN). Namun, mulai tahun ini dibuka melalui dua jalur yakni ujian tulis dan undangan. SNMPTN undangan hanya terbuka untuk siswa yang sekolahnya mendapat undangan panitia SNMPTN. Jalur ini untuk menampung siswa-siswa yang berprestasi konstan sejak dari kelas 1-3 yang dilihat dari nilai raport mereka. Siswa yang boleh mengikuti jalur ini haruslah masuk dalam kategori 25 persen siswa terbaik di sekolahnya yang sudah terakreditasi. Siswa boleh memilih dua PTN di manapun. Di tiap PTN mereka bisa memilih masing-masing dua program studi. SNMPTN undangan dilaksanakan mendahului SNMPTN ujian tulis. Pengumuman penerimaan siswa yang lolos lewat jalur ini bisa saja sebelum pengumuman kelulusan UN. "Ada 60 PTN di bawah Kementerian Pendidikan Nasional dan Agama yang ambil bagian di SNMPTN tahun ini. Kesepakatan ini berlaku untuk PTN," kata Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Musliar Kasim. Adapun untuk jalur mandiri yang dilaksankan masing-masing PTN sepakat dilaksanakan setelah pengumuman SNMPTN. Diperkirakan jalur mandiri mulai dibuka di awal Juli.
...dst
http://edukasi.kompas.com/read/2011/01/06/20303077/Seleksi.Masuk.PTN.Setelah.Pengumuman.UN
|
| |
BSNP Siap Sosialisasi UN
http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2011/01/05/134038/BSNP-Siap-Sosialisasi-UN-
05 Januari 2011
JAKARTA - Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) siap menyosialisasikan Permendiknas No 45 Tahun 2010 tentang Kriteria Kelulusan dan Permendiknas Nomor 46 tentang Pelaksanaan UN SMP dan SMA Tahun Pelajaran 2010/2011. Permendiknas itu telah ditandatangani Mendiknas Mohammad Nuh beberapa waktu lalu. `'Dengan adanya Permendiknas, BSNP siap melakukan sosialisasi pada awal Januari ini. Target sosialisasi agar Permendiknas dan prosedur operasi standar ditindaklanjuti oleh seluruh provinsi, kabupaten/kota, dan sekolah,'' kata anggota BSNP Mungin Edy Wibowo, Selasa (4/1). Dengan adanya Permendiknas maka UN tinggal dilaksanakan mengacu pada aturan yang ada. Yang jelas, sebelum sosialisasi dilakukan BSNP akan mengadakan pertemuan terlebih dahulu. Dalam Permendiknas disebutkan pelaksanaan UN Tahun Pelajaran 2010/2011 jenjang SMA/MA/SMK akan digelar pada 18-21 April 2011. Adapun UN SMP/MTs pada 25-28 April 2011. Sementara UN Susulan SMA/MA/SMK pada 25-28 April 2011 dan pengumuman kelulusan oleh satuan pendidikan paling lambat 16 Mei 2011. UN Susulan SMP/MTs pada 3-6 Mei 2011.
...dst
Mau Lulus, Nilai Ujian Nasional Minimal 4
http://www.tempointeraktif.com/hg/pendidikan/2011/01/05/brk,20110105-303786,id.html
Rabu, 05 Januari 2011 | 03:54 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta - Kementerian Pendidikan Nasional telah menetapkan formulasi baru dalam penentuan kelulusan seorang siswa. Formulasi baru tersebut yakni gabungan antara nilai ujian nasional dengan nilai sekolah yang terdiri dari nilai rapot dari semester 1-5 dan nilai ujian akhir sekolah.Untuk pembobotan, nilai ujian nasional akan memiliki porsi 60 persen sedangkan nilai sekolah 40 persen. "Dari formulasi tersebut setelah disimulasikan hasil UN, siswa kalau ingin lulus minimal nilai mata pelajaran UN harus 4," jelas Menteri Pendidikan Nasional M.Nuh kepada wartawan di Jakarta, Selasa (4/1). Akan tetapi dengan adanya formulasi penggabungan tersebut dengan nilai ujian nasional yang minimal 4, siswa harus mendapatkan nilai sekolah di setiap mata pelajaran minimal 8. "Jadi tetap saja, kalau UN-nya 4 tapi nilai sekolahnya jeblok tetap tidak akan lulus," jelas Nuh. Untuk standar nilai kelulusan dari nilai gabungan tersebut, lanjut Nuh, pemerintah tidak mengubah nilainya dari tahun lalu yakni 5,5.
...dst
|
| |
Jakarta - Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (Mandikdasmen), Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) menyosialisasikan mekanisme baru penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2011 di Hotel Sahid, Jakarta, pada Selasa (28/12). Direktur Jenderal Mandikdasmen Suyanto menjelaskan, dana BOS yang selama ini dianggarkan di Kemdiknas, akan disalurkan langsung dari kas negara ke kas daerah. Setelah itu, langsung ke rekening sekolah dengan mengikuti mekanisme APBD. Suyanto menyampaikan, mekanisme baru tidak mempengaruhi prinsip dasar pengelolaan dana BOS di sekolah. Dana BOS tidak terlambat disalurkan ke sekolah setiap triwulannya. Penyaluran dana BOS dalam bentuk uang tunai, tidak dalam bentuk barang, tepat jumlah, dan tepat sasaran. Dana BOS tidak digunakan untuk kepentingan di luar biaya operasional sekolah. Dan, petunjuk pelaksanaan/penggunaan tetap berpedoman pada panduan Kemdiknas. "Pengalihan penyaluran bukan berarti sebagai pengganti kewajiban daerah untuk penyediaan BOSDA; Penyaluran dana BOS ke sekolah tidak perlu menunggu pengesahan APBD. Di samping menyediakan BOSDA daerah harus menyediakan dana untuk manajemen tim BOS, termasuk monitoring dan evaluasi. Juga, kewenangan mengelola dana BOS tetap berada di sekolah (prinsip manajemen berbasis sekolah)," ucap Suyanto.
Untuk menjamin akuntabilitas pelaksanaan BOS di tingkat sekolah, telah disusun buku panduan pengelolaan BOS. Selain didistribusikan, isi buku disosialisasikan ke seluruh sekolah. Pelatihan perencanaan dan pengelolaan dana BOS di tingkat sekolah pun diadakan. Peningkatan pengawasan oleh komite sekolah dan oleh Inspektorat Daerah, Itjen, BPKP, BPK dan masyarakat. Penguatan pemantauan dan evaluasi oleh Kemdiknas dan Dinas Pendidikan. Sedangkan penguatan unit pelayanan dan pengaduan masyarakat untuk BOS 2011 melalui layanan bebas pulsa 177. Lalu, diterapkan sanksi bagi yang melakukan penyimpangan.
...dst
http://www.kemdiknas.go.id/list_berita/2010/12/sosialisasi.aspx
|
| |
